Desem. A. PENDAHULUAN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusipemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

NOMOR102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TESIS Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Oleh : Rizqi Budi Sutrisno, S.H. NIM. 11010112420118 PEMBIMBING Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

MelantikPresiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen). maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR Ayat(2) UUD 1945, menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berasal dari titik inilah kita bisa membaca secara tekstual bahwasanya partai politik berhak mencalonkan presiden dan wakil
MKjuga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment). Kedudukan MA dan MK Dalam Struktur Kenegaraan. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sama dengan MA, berdasarkan UUD 1945 pasca Amandemen Keempat Tahun 2002.
A Sistem Pemerintahan Negara RI setelah amandemen UUD 1945. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 ialah dilakukannya amandemen pada UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (namun kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar EOE3f. 471 424 251 482 34 335 171 433 350

pengesahan uud 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden